Kembangkan Pelabuhan di Aceh Butuh Rp 350 M
November, Pelabuhan Sabang Dilimpahkan Ke BPKS
BANDA ACEH - PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I memasukkan pengembangan pelabuhan di Aceh dalam rencana strategis lima tahun ke depan. Prioritas diperuntukkan untuk pengembangan Pelabuhan Malahayati, Meulaboh, dan Pelabuhan Lhokseumawe. Dana yang dibutuhkan diperkirakan mencapai Rp 350 miliar.
“Jika proses pembangunan berjalan lancar, kesemua pekerjaan itu akan dapat diselesaikan dalam waktu tiga tahun,” kata Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha PT Pelindo I, Bambang Cahyana, kepada wartawan, usai acara ekspose pengembangan pelabuhan di Aceh, Selasa (20/10), di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh.
Pelindo telah menyiapkan pelabuhan Meulaboh menjadi pelabuhan pengangkutan untuk crude palm oil (CPO). Investasi dilakukan mulai 2010 dengan membangun instalasi handing CPO terpadu, mulai dari tankstorage, pipa, pompa, dan yang lain. Dana yang dibutuhkan sekitar Rp 100 miliar. “Pembangunan diharapkan selesai dalam setahun. Awal 2011, ekspor CPO sudah bisa langsung dari Meulaboh tanpa harus melalui Belawan lagi,” ujar Bambang.
Malahayati juga akan dipoles menjadi pelabuhan peti kemas dengan area parkir kapal (sea way) seluas 11 hektare. Dana yang dibutuhkan juga sekitar Rp 100 miliar. Pekerjaan sea way ini mulai dilakukan pada awal 2010, termasuk perluasan area parkir kapal dan peti kemas. “Saat ini, sebetulnya dermaga dan alat sudah ada. Tapi kalau sea way-nya sendiri tidak siap, makanya arus peti kemas tidak akan tumbuh dengan baik, jadi kami akan lakukan pengerasan sea way. Kami targetkan dalam waktu dua tahun Pelabuhan Malahayati benar-benar bisa menjadi pelabuhan peti kemas,” ujarnya.
Sedang untuk Pelabuhan Lhokseumawe, disiapkan menjadi terminal terpadu. Baik untuk pusat logistik dan distribusi bahan kebutuhan di Aceh, terminal penunjang industri migas, dan pusat distribusi industri. Rp 150 miliar lagi dibutuhkan untuk mewujudkan rencana tersebut. “Untuk pelabuhan Lhokseumawe sudah ada investornya. MoU sudah ada, tinggal start saja. Pembangunan akan dilakukan pada kwartal I atau paling lambat di kwartal dua tahun 2010. Jika lancar, keseluruhan pelabuhan akan selesai dalam waktu tiga tahun,” sebut Bambang.
Pembangunan ketiga pelabuhan tersebut dimulai dengan dana awal dari pelindo serta mengajak investor untuk menambahkan modal. Karena itu, Pelindo mengharapkan dukungan dari Pemda untuk memberikan iklim yang kondusif supaya investor dan pelindo tidak menemui kendala saat membangun pelabuhan. “Pemerintah Aceh hendaknya jangan menjadikan pelabuhan sebagai sumber Pendapatan Asli daerah atau PAD. Itu yang penting, Pemda Aceh harus melihat pelabuhan sebagai motor penggerak ekonomi. PAD baru diambil jika ekonomi di pelabuhan sudah tumbuh,” tandasnya.
Pelabuhan Sabang
Sementara itu, mengenai pengalihan aset pelabuhan sabang, Bambang mengatakan kalau pelimpahan aset telah disetujui Kantor Kementerian BUMN dan berkasnya juga sudah turun. “Targetnya mungkin akhir November 2009 pengalihan aset sudah selesai dilakukan,” kata Bambang. Pengalihan aset rencananya dilakukan melalui skema hibah koperasi. Saat ini sedang diinventarisir aset-aset apa yang ada di Sabang. “Kami sudah bertemu dengan beberapa teman di BPKS dan DKS untuk mendaftar aset Sabang, kemudian akan kami bawa ke Medan untuk dicocokkan. Jika sudah cocok langsung akan dibuat perjanjian serah terima aset,” tambahnya.
Wakil Gubernur Aceh, Muhammad Nazar, menyatakan sangat mendukung upaya Pelindo ini. “Selama ini keinginan masyarakat dan Pemerintah Aceh memiliki pelabuhan yang aktif bagai mimpi di siang bolong. Mudah-mudahan keinginan ini tidak hanya terus sekedar rencana dan Aceh segera bisa memiliki pelabuhan yang benar-benar produktif,” ujarnya.
Menurut dia, dibutuhkan keseriusan dari semua pihak untuk mengelola pelabuhan di Aceh, fasilitas dan infrastruktur harus memadai. Kemudian harus ada regulasi yang kuat, pasti, dan tidak menyulitkan, kesiapan pemprov dan pemkab, kesiapan dan keberanian sektor swasta dan dunia usaha untuk bergerak aktif.
Ia juga meminta masyarakat Aceh terutama masyarakat di kabupaten kota setempat siap mendukung pembangunan dan pengembangan pelabuhan. “Caranya, tidak boleh ada tekanan-tekanan, pungutan-pungutan, illegal fee, atau pajak nanggro harus dihentikan supaya ada ketertarikan investor dari luar agar mau masuk ke Aceh. Terpenting adalah mencipakan rasa aman, nyaman, bagi dunia usaha di Aceh. Termasuk tidak menetapkan cost tambahan dan berlipat ganda saat bongkar muat. Ini akan menyulitkan Aceh juga,” pungkas Nazar. (SI)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar